PMS PAMALI
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

PMS PAMALI

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGADUAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

APA SAJA OBJEK YANG TERMASUK PENGADUAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN?

Objek pengaduan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan, terdiri atas:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

3. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

SIAPA YANG BERWENANG MENGELOLA PENGADUAN?

Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi:

1.Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal:

  1. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri;
  2. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius;
  3. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  4. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.

2. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi; berwenang mengelola pengaduan dalam hal:

  1. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur;
  2. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.

3.Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;

Berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan, sedangkan Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui Media Pengaduan berupa telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan, atau media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pengaduan paling sedikit memuat informasi:

1.identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;

2.lokasi kejadian;

3.dugaan sumber atau penyebab;

4.waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.

5.penyelesaian yang diinginkan; dan

6. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan