SIMPELO

DASAR HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan terjadinya perubahan pada prosedur perizinan lingkungan dalam pengurusan perizinan berusaha. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perizinan lingkungan adalah:

  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

JENIS-JENIS PERIZINAN LINGKUNGAN

Perizinan Lingkungan sebagaimana pearuran perundang-undangan dibidang lingkungan hidup meliputi:

1. Persetujuan Lingkungan, yang sebelumnya dikenal sebagai izin lingkungan;

2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan, yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH), meliputi:

  • Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  • Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

3. Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang diri dari:

  • Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengolahan Air Limbah;
  • Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengendalian Emisi.

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN LINGKUNGAN

  1. Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan kewenangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertabangan Mineral dan Batubara;
  2. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan melekat pada kewenangan penerbitan Persetujuan Berusaha;
  3. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis melekat pada kwenangan Persetujuan Lingkungan.

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN?

Untuk Mendapatkan Persetujuan Lingkungan, dilakukan melalui:

  1. Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal;
  2. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
  3. Penentuan Jenis Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) seseuai besaran dan jenis usaha dan/atau kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  4. Memiliki Persetujuan Teknis sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

PROSEDUR PENGURUSAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN UKL-UPL ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Mekukan penapisan jenis dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL) secara mandiri atau mengajukan surat permohonan arahan jenis dokumen lingkungan kepada Dinas lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya (unduh format surat);
  2. Melakukan pengurusan Persetujuan Teknis (jika diperlukan)
  3. Melakukan penyusunan UKL-UPL dan melengkapi berkas permohonan (unduh persyaratan)
  4. Mengajukan permohonan persetujuan lingkungan
  5. Pengumuman Permohona Persetujuan Lingkungan
  6. Pemeriksaan administrasi formulir UKL-UPL
  7. Pemeriksaan subtansi formulir UKL-UPL
  8. Perbaikan formulir UKL-UPL
  9. Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Pedoman Pembuatan Dokumen Pada Pengurusan Persetujuan Lingkungan dapat didownload pada link berikut:

1. Surat Permohonan Arahan Jenis Dokumen Lingkungan

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

3. Persayaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan UKL-UPL

4. Persayaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan UKL-UPL untuk kegiatan Pembangunan / Pengembangan Perumahan

5. Persayaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan DPLH

6. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

7. Format Pengumuman Permohonan Persetujuan Lingkungan

8. Surat Permohonan Penetapan Jenis Perubahan Persetujuan Lingkungan

9. Surat Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan

10. Persayaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan UKL-UPL baru

11. Persayaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk Perubahan Kepemilihan Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Permen LHK no 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL.

PROSEDUR PENGURUSAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYUSUNAN AMDAL ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Mekukan penapisan jenis dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL) secara mandiri atau mengajukan surat permohonan arahan jenis dokumen lingkungan kepada Dinas lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya (unduh format surat);
  2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat terkena dampak (saran dan pendapat masayarakat diajukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman diumumkan).
  3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan Penyusunan Formulir Kerangka Acuan dengan mengacu pada (Lampiran II PP 22 Tahun 2021).
  4. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan surat permohonan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan kepada Bupati Dharmasraya cq. Dinas Lingkungan Hidup dengan melampirkan Formulir Kerangka Acuan (KA) berserta kelengkapan administrasi lainnya (format surat)
  5. Tim Uji Kelayakan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan formulir KA dan Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA paling lama 10 hari kerja semenjak formulir KA diterima dan lengkap.
  6. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan penyusunan ANDAL dan RKL-RPL dengan mengacu pada (Lampiran II PP 22 Tahun 2021)
  7. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan surat permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati Dharmasraya cq. Dinas Lingkungan Hidup.
  8. Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya melakukan penilaian administrasi ANDAL dan RKL-RPL dan meneruskan surat permohonan penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada kepada Tim Uji Kelayakan Provinsi Sumatera Barat.
  9. Tim Uji Kelayakan Provinsi Sumatera Barat melakukan Penilaian Substansi ANDAL dan RKL-RPL paling lama 50 hari kerja termasuk perbaikan dokumen.
  10. Tim Uji Kelayakan Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Rekomendasi TUK dan meneruskan kepada DLH Dharmasraya.
  11. DLH Dharmasraya menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Persetujuan Lingkungan) paling lama 10 hari kerja.

Pedoman Penyusunan Persyaratan Administrasi:

1. Persyaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL

2. Persyaratan Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Adendum AMDAL

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH?

Untuk Mendapatkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

  1. Menyusun kajian air limbah berupa dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis dengan penentuan jenis dokumen mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Menyampaikan permohonan pengurusan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah kepada Insatnsi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.

PROSEDUR PENGURUSAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Melakukan penapisan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa kajian teknis atau standar teknis
  2. Melakukan Penyusunan Standar Teknis atau Kajian Teknis
  3. Penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis dengan melampirkan standar tekns atau kajian teknis;
  4. Pemeriksaan administrasi berkas permohonan Persetujuan Teknis
  5. Pemeriksaan subtansi standar teknis atau kajian teknis
  6. Penerbitan Persetujuan Teknis

Pedoman Pembuatan Dokumen Pada Pengurusan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dapat didownload pada link berikut:

1. Format Surat Permohonan Persetujuan Teknis

2. Persyaratan Administasi Penyusunan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air

3. Persyaratan Administasi Penyusunan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu

4. Persyaratan Administasi Penyusunan Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

5. Persyaratan Administasi Penyusunan Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

6. Persyaratan Administasi Penyusunan Standar Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

7. Persyaratan Administasi Penyusunan Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

8. Persyaratan Administasi Penyusunan Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

PROSEDUR PENGURUSAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. Melakukan penapisan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa kajian teknis atau standar teknis
  2. Melakukan Penyusunan Standar Teknis atau Kajian Teknis
  3. Penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis dengan melampirkan standar tekns atau kajian teknis;
  4. Pemeriksaan administrasi berkas permohonan Persetujuan Teknis
  5. Pemeriksaan subtansi standar teknis atau kajian teknis
  6. Penerbitan Persetujuan Teknis

Pedoman Pembuatan Dokumen Pada Pengurusan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dapat didownload pada link berikut:

1. Persyaratan Administrasi Penyusunan Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi2. Persyaratan Administrasi Penyusunan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi3. PermenLHK nomor 5 Tahun 2021

PROSEDUR PEGURUSAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN PENGENDALIAN EMISI:

  1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah serta uji coba air limbah dan/atau pembangunan alat pengendali Emisi;
  2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi instalasi pengolahan Air Limbah dan/atau alat pengendali emisi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima;
  3. Penerbitan SLO (Surat Kelayakan Operasional) Pengolahan Air Limbah dan Pengendalian Emisi.

Pedoman Pembuatan Dokumen Pada Pengurusan SLO dapat didownload pada link berikut:

Format Surat Penyampaian Laporan dan Permohonan Penerbitan SLO

INGIN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PENGURUSAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN/ATAU PERSETUJUAN TEKNIS SECARA FILE DIGITAL?

Bagi penanggungjawab usaha/kegiatan yang ingin menyampaikan Permohonan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis secara online ke DLH Kab. Dharmasraya, silahkan upload pada link berikut.

SILAHKAN UPLOAD BERKAS PERMOHONAN PADA LINK BERIKUT:

UPLOAD BERKAS

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan